Minggu, 25 Maret 2012

BUKA KANDIDATU PRESIDENTE PRO-POVU


BUKA (MENCARI) 
CANDIDATO DO PRESIDENTE PRO-POVO
By Vladimir Ageu DE SAFI’I


            Sudah pasti kita semua setuju jika kita membutuhkan seorang pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas. Kita pun tentu tidak menolak, jika bangsa ini membutuhkan seorang pemimpin yang berani dan pintar, memiliki kredibilitas dan intregitas yang tinggi, serta yang terpenting lebih mendahulukan dan memprioritaskan kepentingan rakyat dibanding kepentingan pribadi dan kelompoknya: seorang nasionalis yang mampu berdiri dan menyatukan kemajemukan bahasa, etnik, dan kultur rakyat Timor Leste.
Dalam konteks hubungan internasional, wajah seorang pemimpin negara mulai dari presiden, perdana menteri dan para pejabat negara lainnya akan dipandang sebagai sosok/figur yang mewakili keseluruhan bentuk dan isi negara tersebut oleh negara lainnya. Pertama-tama dan untuk pertama kalinya, hubungan dan kerjasama antar negara akan diawali dari pemimpin atau pejabat negara yang bersangkutan. Baik dan buruknya perilaku, karakter, dan penampilan pejabat/pemimpin negara tersebut akan mempengaruhi (bahkan dalam level tertentu bersifat menentukan) proses pembentukan imej/persepsi dari pemimpin dan rakyat dari masing-masing negara. Karenanya, kita membutuhkan seorang pemimpin yang dapat mewakili segala-galanya.
Salah satu mekanisme demokratik yang memfasilitasi munculnya seorang pemimpin sebagaimana yang dijelaskan di atas adalah melalui pemilihan umum. Meskipun di tengah-tengah kondisi organisasi sosial politik (partai politik) yang lemah dalam hal kaderisasi politik melalui pendidikan politiknya dan sistem pemilihan umum yang masih banyak kekurangannya, namun kita harus tetap optimis dan berharap bahwa elisaun jeral presidensial 2012 ini mampu menyeleksi munculnya seorang presiden yang pro-rakyat.
Sudah barang tentu, untuk mendapatkan seorang presiden terpilih yang benar-benar pro-rakyat, bukanlah proses yang mudah. Seorang pemimpin sejati, tidak dilahirkan dalam waktu sekejap. Pemimpin sejati dan pro-rakyat tidak mungkin dilahirkan dan dibentuk dalam masa 14 hari atau saat masa kampanye kandidat presiden saja. Semaksimal apa pun seorang kandidat mempromosikan citra dirinya pada rakyat dalam kampanye, maka ini tidak dapat dijadikan sebagai ukuran/indikator bahwa para kandidat tersebut merupakan pemimpin rakyat yang pro-rakyat.
Timor Leste dengan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa dengan puluhan etnik dan kulturnya (termasuk majemuknya kemauan masing-masing etnik) tentu menjadi tempat yang sempit untuk “bersembunyi” agar rakyatnya tidak tahu tentang pikiran, sikap dan perilaku sehari-hari dari masing-masing kandidat. Adalah sebuah kesalahan bila menganggap masa kampanye sebagai media utama untuk mempromosikan kepopulerannya. Kampanye adalah media komunikasi prematur, yang umurnya lebih pendek jika dibandingkan dengan usia jagung.
Meskipun begitu, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kampanye dan pemilihan umum merupakan instrumen legal yang dijamin oleh Konstitusi dalam rangka memobilisasi rakyat yang memiliki hak pilih untuk menentukan pilihannya. Di tengah-tengah keprematuran jadwal mempromosikan diri para kandidat serta berbagai manipulasi-manipulasi yang mungkin dilakukan selama masa kampanye dalam pembentukan persepsi publik oleh setiap kandidat, kita berharap semoga 600-an ribu penduduk ini benar-benar dapat memilih seorang kandidat presiden yang berani dan tidak penakut; atau jangan sampai rakyat ini memilih ‘busa iha karung laran.’
Pemimpin yang penakut adalah pemimpin yang hanya berani berorasi pada kata-kata dan kalimat yang sifatnya jeral. Bicara demokrasi, tapi tidak berani menegaskan model dan sistem demokrasi apa yang dibutuhkan oleh rakyat; bicara keadilan, tetapi tidak mampu menjelaskan keadilan yang bagaimana yang diharapkan oleh rakyat; bicara kemakmuran, namun tidak memiliki kemampuan untuk menyatakan kemakmuran yang seperti apa yang diharapkan oleh rakyat; dan sebagainya.
10 tahun berlalu, dua kali pemilihan umum, dan dua kali presiden terpilih berkuasa semenjak 1999. Tetapi, semenjak itu pula, kita belum melihat adanya perubahan yang signifikan pada tata kehidupan bermasyarakat. Kebijakan pemerintahan selama ini cenderung diskriminatif. Pemerintah dan para pengambil keputusan lainnya lebih memprioritaskan pembangunan kelas atau golongan masyarakat menengah melalui proyek-proyek kenegaraan yang ada. Sejauh ini, kebijakan tersebut dapat dikatakan: gagal.
Rekayasa pelahiran kelas menengah melalui didorongnya rakyat untuk mendirikan perusahaan-perusahaan agar bisa dilibatkan dalam pembangunan nasional melalui tender-tender di masing-masing kementerian, jelas-jelas terbukti tidak berhasil. Justru sebaliknya, golongan para pengusaha dadakan (baca: kontraktor dadakan) ini terjebak dalam konflik horizontal di antara sesama mereka. Situasi demikian terbentuk lebih banyak disebabkan, pemerintah tidak memiliki perencanaan yang matang terkait dengan mekanisme dan managemen yang bagaimanakah yang harus diterapkan guna menkonsolidasikan mereka agar mampu lahir sebagai kelas menengah yang mandiri.
Karenanya tidak mengherankan bila muncul praktek-praktek pemberian proyek tanpa melalui tender atau jikapun melalui tender tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ‘kong-kalikong’ antara pengusaha yang memenangkan proyek dengan pejabat terkait. Dampak lain dari prematurnya pembangunan model kelas menengah ini addalah tidak adanya perubahan mentalitas yang signifikan dari mentalitas “tidak memiliki uang menjadi memiliki uang dalam sekejap.” Atau dengan kata lain, tidak dapat melahirkan golongan kelas menengah yang bermental untuk mengembangkan modal hasil proyek dalam bentuk usaha-usaha nyata baik di sektor formal maupun informal. Kebanyakan yang terjadi adalah setelah mendapatkan proyek, maka yang dilakukan adalah meningkatkan gengsi sosial di tengah-tengah masyarakat, seperti membeli mobil baru, membangun rumah baru, berlibur ke luar negeri hingga dijadikan modal untuk berselingkuh.
Sebenarnya, tanpa dianalisa lebih mendalam pun, maka kebijakan tersebut benar-benar tidak pro pada kepentingan rakyat banyak. Justru kebijakan ini memicu lahirnya gap sosial, kecemburuan sosial, hingga pembagian kelas dalam masyarakat Timor Leste.
Secara teoritis, kebijakan pemerintah ini didasarkan pada pemahaman bahwa untuk menegakkan demokrasi di segala lini, maka salah satu komponen yang harus dibangkitkan adalah munculnya kelas menengah yang kuat. Mereka percaya dan yakin, hanya kelas menengahlah yang dapat berpartisipasi dan memajukan demokrasi. Mereka juga beranggapan bahwa tidak mungkin melibatkan rakyat yang miskin dan tingkat pendidikan yang rendah dalam pembangunan demokrasi di negeri ini. Apa yang telah dijelaskan di atas tersebut, hanya sebuah contoh kasus mengenai ketidakjelasan arah pembangunan bangsa ini.
Memberdayakan tumbuhnya kelas menengah bukanlah kebijakan yang salah, selama pada saat yang bersamaan juga memberdayakan rakyat maubere, rakyat proletariat, rakyat lapisan kelas bawah.
10 tahun berlalu, tentu belumlah terlambat bagi bangsa ini untuk kembali merefleksikan diri mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Proklamasi kemerdekaan 1975 serta espiritu ukun rasik’an mengenai masa depan rakyat dan bangsa Timor Lorosa’e.       
Kita membutuhkan seorang Presidente da Republika yang berani dan tidak penakut. Yang berani untuk menyatakan sebagai Presiden Pro-Rakyat, yang akan menggunakan segala kewenangannya sesuai dengan yang dimandatkan oleh Konstitusi untuk mendesak agar pemerintah hasil Elisaun Jeral Parlementer membuat kebijakan Pro-Rakyat. Seorang Presidente da Republika yang tidak penakut, untuk melawan segala bentuk-bentuk dan praktek-praktek yang intinya tidak berpihak pada kepentingan 1 juta lebih rakyat Timor Leste.
Pertanyaan mendasarnya, siapakah di antara ke-13 Kandidatu Presidente tersebut yang Pro-Rakyat? Semoga rakyat di negeri ini tidak mudah tertipu dengan berbagai isu dan bentuk kampanye yang sudah mulai dilakukan oleh para kandidat presiden tersebut. Sekali lagi, kampanye hanyalah media komunikasi yang bersifat premature. Mirip dengan adegan yang dipertunjukkan dalam kompleks prostitusi, di mana penampilan yang kita lihat adalah penampilan yang sifatnya sesaat/temporer; kenikmatan yang kita raih adalah kenikmatan tidak lebih dari lima menit. Intinya, kenikmatan yang kita dapatkan, tidak sebanding dengan harga yang harus kita bayarkan!

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar